Bukan kacamata 1

                   kebijakan jokowi membangun transportasi jakarta

Setelah menunggu selama lima tahun, akhirnya proyek angkutan masal yang dulunya terbengkalai akan segera dinikmati tahun 2016. Indonesia menuju babak baru, mensejajarkan dirinya dengan negara-negara maju dalam memberikan pelayanan transportasi massalterbaik bagi warganya.

Namun pekerjaan mengurai kemacetan dari Gubernur DKI Jakarta Jokowi tidak akan selesai begitu saja setelah monorel dibangun. Menurutnya, jika pembangunan monorel tidak disertai dengan regulasi pembatasan kendaraan pribadi secara tegas, maka Jakarta akan tetap macet. Mengapa? Orang kaya akan tambah bersemangat menambah satu mobil pribadinya lagi. Soalnya enak sih…kan Jakarta sudah tidak macet lagi.

Awalnya memang berkat keberadaan monorel Jakarta dapat sedikit terbebas dari kemacetan total. Namun seiring terus bertumbuhnya animo pembelian kendaraan pribadi, maka Jakarta di masa mendatang akan kembali macet. Penyebabnya adalah membludaknya mobil pribadi yang mengakses jalan-jalan di Jakarta.

Kabin monorel

              

                Dengan demikian monorel tidak menjamin Jakarta bebas macet jika tidak disertai dengan regulasi pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi. Contohnya saja Thailand. Negara ini sudah lebih dahulu mempunyai monorel dan bahkan MRT. Namun jika berkunjung ke negara tersebut, hampir di semua jalan tetap dijumpai kemacetan lalu lintas yang di dominasi oleh kendaraan/mobil pribadi.

Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), penjualan kendaraan roda empat di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2010 mencapai 23-24 juta unit mobil. Pada tahun 2011, penjualan mobil pribadi ini bertambah secara fantastis sebanyak 745.699 unit. Jadi animo kepemilikan mobil pribadi bakal terus bertambah seiring dengan meningkatnya kemakmuran ekonomi bagi sekelompok orang tertentu atau ‘dinasty’ tertentu.

               

              Beda dengan negara tetangga terdekat kita Singapura. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Singapura adalah negara yang juga menyediakan moda transpotasi monorel bagi warganya. Kebijakan pembangunan monorel di Singapura disertai dengan kebijakan regulasi pembatasan kendaraan pribadi.

Sebab untuk apa pemerintah mengusahakan monorel jika pada akhirnya sarana ini tidak digunakan secara makasimal secara menyeluruh bagi warganya. Maka, pemerintah Singapura telah mengeluarkan regulasi pemilikan kendaraan pribadi yang isinya sangat keras dan tegas.Regulasi ini berdampak secara nyata dengan minimnya orang Singapura yang berkeinginan memiliki mobil pribadi.

               Pemerintah Singapura tidak memberi kemudahan bagi warganya yang hendak membeli mobil pribadi. Kepemilikan kendaraan pribadi ini oleh pemerintah Singapura dibatasi berbagai macam cara, salah satunya pajak kepemilikan mobil yang sangat teramat mahal.

Singapura juga menerapkan kebijakan sistem kuota (vehicle quota system). Kebijakan ini tidak mengizinkan kepemilikan mobil-mobil tua. Artinya setiap lima tahun sekali, pemilik mobil pribadi harus mengganti mobilnya dengan mobil yang baru. Mobil-mobil usia tua tidak boleh diperjualbelikan di Singapura. Kuota kepemilikan mobil baru dibatasi, hanya lima tahun sekali.

Selain itu, pemerintah Singapura juga menerapkan Electronic Road Pricing (ERP). Dengan sistem ERP, pemilik mobil harus menyiapkan dana sangat untuk perlintasan kendaraannya. Oleh karena itu, masyarakat Singapura berpikir beribu kali jika ingin memiliki mobil karena pengetatan dari berbagai lini tersebut. Lebih baik naik monorel,deh!

               Di Singapura, bagi warganya yang ingin membeli mobil untuk urusan berdagang pun sangat luar biasa ketatnya. Mereka diwajibkan memiliki izin resmi dari pemerintah sebelum membeli motor/mobil. Pengurusan izin di pemerintah pun sangat sulit dan ketat, tidak ada istilahnya sogok menyogok.

Selain faktor-faktor diatas yang membuat orang Singapura yang kaya sekali pun enggan membeli mobil adalah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat mahal. Sebab Pemerintah Singapura tidak memberikan sesen pun untuk mensubsidi BBM.

                Intinya, Jokowi mulai saat ini harus memikirkan regulasi yang ketat untuk membatasi kepemilikan kendaraan pribadi guna mendukung suksesnya keberadaan monorel sebagai moda transportasi massal di Jakarta. Transportasi massal harus segera diwujudkan, di sisi lain penjualan mobil pribadi tetap perlu pembatasan yang setegas-tegasnya.

Nah, siapa saja yang sudah pasti menggunakan moda transpotasi monorel di Jakarta ini?

1. Pengguna terbanyak tentulah warga Jakarta yang tidak memiliki kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor.

2. Di urutan kedua adalah para pemilik sepeda motor yang beralih pada layanan monorel dengan alasan monorel lebih nyaman, aman, dan santai.

3. Pemilik mobil pribadi yang hanya memiliki 1 buah mobil, tetapi masing-masing anggota keluarganya 

                mempunyai rute bepergian yang berbeda jalur satu dengan yang lainnya. Jadi sangat tidak mungkin hanya dengan satu mobil saja bisa memenuhi kebutuhan tarnspotasi keluarga. Contoh: Sesuai jadwal rutin. Suami pergi ke kantor, anak tertua ke kampus, anak kedua di SMU, anak ke tiga SMP, dan si istri mengantarkan mertua yang berumur 70 tahun kontrol kesehatan di rumah sakit. Mana yang lebih membutuhkan kendaraan pribadi? Ya jawabnya semua harus mengalah pada jadwal kunjungan rumah sakit si nenek mengingat usianya sudah 70 tahun dan tidak mungkin naik monorel.

                Nah, jika tidak ada regulasi pembatasan kepemilikan mobil pribadi, andaikan dalam keluarga tersebut mereka memiliki lebih dari satu mobil atau bahkan masing-masing anggota keluarganya dibelikan mobil, apakah dijamin mereka akan naik monorel? Oh tentu tidak bukan? Mereka pasti menuju tempat aktivitasnya dengan mobil pribadi.

                  Bila monorel sudah berfungksi di Jakarta, maka keluarga-keluarga kaya di Jakarta yang memiliki kendaraan lebih dari dua akan semakin rajin memakai kendaraan pribadi. Mengapa? Soalnya nyaman sih, bukankah Jakarta sudah tidak macet lagi. Alhasil, melihat jalan yang sudah tidak macet ini, akan semakin menimbulkan keinginan orang-orang kaya membeli beberapa kendaraan pribadi.

                  Betul di Jakarta banyak warganya yang miskin, tetapi jangan lupa, hampir semua orang kaya raya yang ada di seluruh Indonesia mempunyai rumah di Jakarta. Selama berada di ibukota negara, kemana pun orang kaya pergi, pastilah pakai mobil pribadi. Sebab sampai saat ini, bagi banyak orang, mereka memandang bawa mobil adalah lambang prestisius, lambang kemakmuran hidup seseorang.

                  Ayo Jokowi, segera desak pemerintah pusat untuk bekerjasama membuat regulasi pembatasan kepemilikan mobil pribadi yang sangat ketat di wilayah Jakarta! 

(Puri Areta)